Hendri Kampai: Demokrasi Adalah Politik Identitas

OPINI - Bicara demokrasi adalah bicara identitas. Apakah identitas itu dibangun dengan nama Partai Politik, atau atas nama Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat atau SARA.

Partai politik membangun identitasnya berdasarkan Visi untuk menjadi pemenang dan menjadi penguasa negara atau pemerintahan, dan para politisi pendukungnya dalam setiap kesempatan di depan publik suka atau tidak suka selalu merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan partai.

Baca juga: PwC Global Capai Rekor Pendapatan $53,1 Miliar, Menandai Pertumbuhan Stabil di Tengah Tantangan Global

Begitu juga halnya, politik dengan membawa-bawa Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat atau SARA, juga didorong oleh keinginan untuk mewakili aspirasi untuk memperjuangkan hak hidup dari SARA itu sendiri.

Jadi salahnya dimana politik identitas tersebut? Secara cepat-cepat bisa kita jawab "Gak Ada Salahnya dengan Politik Identitas" karena Demokrasi itu sendiri adalah "Politik Identitas."

Baca juga: Ilham Bintang: Lonjakan Penyebaran Covid-19 VS Optimisme Pemerintah

Yang membuat seolah-olah politik identitas itu jadi kelihatan "Kotor" adalah opini yang dibangun oleh para "Politisi Busuk" Partai Kecil atau "Kelompok Minoritas" yang berambisi menguasai "Kelompok Mayoritas" dengan menggunakan kata "Politik Identitas" itu "Kotor" "Licik" dan kata-kata "Seram" lainnya dengan harapan kelompok "Mayoritas" enggan atau takut memunculkan "Identitasnya" sebagai Orang yang beragama, sebagai orang yang berSuku, sebagai Orang yang berasal dari Ras tertentu, atau sebagai kelompok yang mempunyai Adat istiadat yang harus mereka jaga secara bersama-sama.

Para politisi busuk dan minoritas ini sangat intens melakukan kampanye dan propaganda "Anti Politik Identitas" baik dalam bentuk opini ataupun "cuitan-cuitan" yang memunculkan perbedaan-perbedaan keyakinan, suku, agama, ras, dan adat istiadat sebagai suatu "aib" atau hal intoleran. Padahal mereka sendirilah yang "Tidak Toleran" sama sekali terhadap perbedaan itu sendiri.

Baca juga: Adanya UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi, UU Pers Perlu Direvisi dan Dewan Pers Sudah Layak Dibubarkan

Perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Adat istiadat (SARA) adalah keniscayaan dan kenyataan alamiah. Bahkan perdedaan itulah yang membuat kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai dalam keberagaman.

Perbedaan SARA akan menciptakan kesantunan dalam berbicara, perbedaan SARA akan menciptakan kearifan dalam berkata-kata, perbedaan SARA akan menambah wawasan bahwa kita mempunyai latar belakang yang berbeda, dan dalam berkehidupan perbedaan adalah keindahan dan Rahmat dari Allah SWT sang pencipta perbedaan atau identitas unik itu sendiri.

Baca juga: Gamawan Fauzi: Semua Ada Akhirnya

Kemenangan kelompok identitas mayoritas adalah keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan atau dibesar-besarkan, karena memang begitu seharusnya.

Identitas SARA adalah hal yang melekat dari lahir dan itu bahkan ada sebelum mereka lahir. Sementara identitas politik baru datang belakangan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sendiri untuk kelompoknya.

Baca juga: HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara

Politik itu ada karena perbedaan, jadi perbedaan adalah politik itu sendiri. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada identitas yang perlu diperjuangkan, maka tidak perlu berpolitik. Berpolitik adalah salah satu cara elegan berkomunikasi untuk menyampaikan aspirasi kelompok identitas, bukan untuk menghapus identitas, tapi politik itu untuk melindungi identitas itu sendiri. Itulah Demokrasi sebenarnya. Mayoritas melindungi minoritas, dan minoritas menghargai dan menghormati mayoritas. "Anti Politik Identitas, berarti Anti Demokrasi."

Jakarta, 14 November 2022

Hendri Kampai

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia