Mulyanto: Soroti Tingginya Harga Minyak Goreng di Tengah Merosotnya Harga CPO Dunia

DUMAI - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh PT Wilmar Group di Dumai, Provinsi Riau. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang cukup serius terkait masih tingginya harga minyak goreng di Indonesia, di tengah merosotnya harga CPO dunia.   

Demikian dikemukakan Mulyanto dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dengan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau, di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7/2022).   

Baca juga: Menlu RI, Retno Marsudi: Presidensi G20 Tahun 2022 Sebagai Katalisator Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi

“Harga CPO dunia kan sudah mulai merosot sejak puncaknya bulan Maret dari harga Rp17.000/kg menjadi hanya Rp6.000/kg. Harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sudah merosot mencapai kurang lebih di bawah Rp1.000/kg. Tetapi harga minyak kok masih anteng-anteng saja, masih di atas harga eceran tertinggi (HET), masih belum mencapai HET. Kan timbul pertanyaan, di mana masalahnya. Ini kita angkat dalam pertemuan tersebut, cuman sayangnya pihak Wilmar nggak siap dengan data-data. Sehingga jawabnya nggak jelas, berapa jumlah yang diekspor, ” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.   

Terhadap kondisi itu, Mulyanto menilai pemerintah sudah berusaha dengan mengeluarkan minyak goreng curah seperti MGCR (Minyak Goreng Curah Rakyat) dan Minyakita yang harganya sesuai HET. Dirinya berharap agar minyak goreng curah benar-benar didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga flat sebesar Rp14.000/liter termasuk di daerah timur yang sering kali kesulitan pendistribusiannya karena transportasi. (ais/sof)

Baca juga: Muhammad Dhevy Bijak Dorong Tarif Ekspor Perikanan Indonesia ke Berbagai Negara Bisa Nol Persen